MEKANISME PEMBERIAN DANA TALANGAN OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA UNTUK PROYEK JALAN TOL YANG TERMASUK DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Setiarini, Linia Ayu (2023) MEKANISME PEMBERIAN DANA TALANGAN OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA UNTUK PROYEK JALAN TOL YANG TERMASUK DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text COVER.pdf Download (29kB)
	Text pengesahan.pdf Download (94kB)
	Text rekomendasi.pdf Download (107kB)
	Text orisinalitas.pdf Download (112kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (12kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (120kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (105kB)
	Text BAB 1.pdf Download (81kB)
	Text BAB 2.pdf Download (150kB)
	Text BAB 3.pdf Download (251kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (310kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (74kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)

Abstract

ABSTRAK MEKANISME PEMBERIAN DANA TALANGAN OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA UNTUK PROYEK JALAN TOL YANG TERMASUK DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL Oleh: Linia Ayu Setiarini NPM. 203404128 Pembimbing I : Mira Rahmawati SP., M.M Pembimbing II : Ali Subrata S.E., M.M Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberian Dana Talangan Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara untuk Proyek Jalan Tol yang Termasuk Dalam Proyek Strategis Nasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Participant Observer, dan Library Research. Penulisan ini bertujuan untuk memahami skema pemberian dana talangan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara untuk proyek jalan tol yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional. Pendanaan proyek jalan tol yang dibayarkan oleh badan usaha dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Memahami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan juga memberikan solusi untuk menanggulangi kendala atau permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian maka skema Dana Talangan Tanah (DTT) yaitu badan usaha menalangi pendanaan pengadaan lahan terlebih dahulu, kemudian badan usaha bersurat ke BPJT untuk meminta penggantian DTT kepada LMAN. Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat bersumber dari Badan Usaha, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/BUMN. Kekurangan dokumen pembayaran menjadi penghambat dalam proses pembayaran. Menurut Lembaga Manajemen Aset Negara terdapat 9 surat yang belum dibayarkan akibat kekurangan dokumen pembayaran yang berdampak terhadap besar cost of fund yang ditanggung oleh negara. Salah satu solusi yang dapat diberikan yaitu kejelasan atas hak dan kewajiban stakeholder dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Kata kunci: pembiayaan, dana talangan, Proyek Strategis Nasional

Actions (login required)

View Item