ANALISIS BIROKRASI DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN) PADA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2025

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang mendorong pemerintah melaksanakan program bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ketepatan sasaran bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis birokrasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam pemanfaatan DTSEN pada penyaluran bantuan sosial tahun 2025. Penelitian ini menggunakan teori birokrasi Max Weber yang menekankan hierarki kewenangan, pembagian kerja, aturan formal, dan profesionalisme aparatur, serta teori Street-Level Bureaucracy Michael Lipsky yang menitikberatkan pada interaksi pelaksana dengan masyarakat, peran pelaksana lapangan, dan keterbatasan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan DTSEN di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan melalui mekanisme birokrasi yang terstruktur dengan pembagian kewenangan, pembagian kerja, aturan formal, dan profesionalisme aparatur yang sesuai dengan karakteristik birokrasi Max Weber. Namun, efektivitas pemanfaatan DTSEN dalam mendukung ketepatan sasaran bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala, antara lain proses verifikasi dan validasi data yang berjenjang, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung dinamis, keterbatasan sumber daya, serta perlunya koordinasi dan sinkronisasi data secara berkelanjutan. Di sisi lain, pendamping sosial memiliki peran penting sebagai pelaksana lapangan yang melakukan verifikasi kondisi masyarakat, memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan Dinas Sosial, serta mendukung proses pembaruan data meskipun kewenangan pengambilan keputusan tetap berada pada tingkat birokrasi yang lebih tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan DTSEN tidak hanya ditentukan oleh struktur birokrasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana lapangan dalam merespons dinamika kondisi masyarakat sehingga akurasi data dan ketepatan sasaran bantuan sosial dapat terus ditingkatkan.

Kata Kunci: birokrasi, Dinas Sosial, DTSEN, bantuan sosial, Max Weber, Michael Lipsky, Kota Tasikmalaya.