PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KASUS PEMUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN PASAR MANIS CIAMIS Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Sosial Pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menangani praktik pemungutan liar di Lingkungan Pasar Manis Ciamis. Pemungutan liar merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik. Pasar sebagai sarana pelayanan publik seharusnya dikelola secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, masih adanya pungutan tambahan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, terutama pada sektor parkir, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta telaah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dan retribusi daerah. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari pihak DKUKMP, UPTD Pasar, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta perwakilan pedagang Pasar Manis Ciamis. Proses analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga dengan menerapkan triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi praktik pemungutan liar, seperti pengawasan rutin, pembinaan kepada petugas, serta sosialisasi peraturan daerah mengenai retribusi pasar. Meskipun demikian, praktik pungutan tambahan seperti parkir tanpa karcis resmi masih ditemukan dan belum memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan tahapan kebijakan menurut Bridgman dan Davis, penanganan pungutan liar di Pasar Manis Ciamis masih berada pada tahap analisis kebijakan karena belum tersedia regulasi khusus yang mengatur pengelolaan parkir pasar secara rinci. Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah masih perlu diperkuat melalui pembentukan regulasi yang lebih tegas, peningkatan pengawasan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik pungutan liar.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pemungutan Liar, Kebijakan Publik.