PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TASIKMALAYA DALAM PENGAWASAN KAMPANYE DIGITAL PADA PEMILIHAN UMUM 2024

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kampanye politik ke ruang digital yang berlangsung cepat, masif, dan sulit dikendalikan. Perubahan ini menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan pemilu, terutama terkait penyebaran disinformasi dan pelanggaran kampanye di media sosial. Dalam konteks tersebut, pengawasan kampanye digital tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga persoalan kelembagaan dalam sistem politik elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya dalam pengawasan kampanye digital pada Pemilu 2024 dengan menggunakan teori peran Henry Mintzberg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Bawaslu, pengurus partai politik, pengamat pemilu, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan dalam batas kewenangan kelembagaan yang dimilikinya. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena keterbatasan mandat hukum, desain regulasi pengawasan kampanye digital, serta mekanisme birokrasi penanganan pelanggaran yang bersifat berjenjang. Kondisi ini menyebabkan banyak pelanggaran kampanye digital tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal meskipun substansi pelanggarannya jelas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbatasan pengawasan kampanye digital bukan semata disebabkan oleh kinerja aktor, tetapi merupakan konsekuensi dari desain institusional pengawasan pemilu yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika politik digital. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Bawaslu dalam sistem demokrasi elektoral di era digital.

Kata kunci: Bawaslu, kampanye digital, pengawasan