ANALISIS KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, termasuk bagi anak jalanan yang merupakan kelompok rentan dalam masyarakat. Fenomena anak jalanan yang masih banyak dijumpai di Kota Tasikmalaya menurut data ada sekitar 64 anak jalanan yang tersebar di Kota Tasikmalaya. Hal itu, menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak pendidikan, baik dari sisi aksesibilitas maupun adaptabilitas layanan pendidikan yang tersedia. Kondisi tersebut menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan, karena penting untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi anak jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kewajiban Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan melalui kerangka teori empat indikator 4A Katarina Tomasevski, yaitu availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pihak pemerintah daerah, organisasi Sahabat Jalanan, anak jalanan serta orang tua anak jalanan di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya telah menyediakan akses pendidikan melalui sekolah formal dan program pendidikan alternatif seperti PKBM. Namun, belum terdapat program pendidikan khusus yang komprehensif bagi anak jalanan. Pemerintah cenderung menerapkan pendekatan penertiban dibandingkan pendekatan pendidikan adaptif, dan belum ada kebijakan daerah khusus terkait pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. Hal ini menyebabkan masih terbatasnya akses, keberterimaan, dan kesesuaian layanan pendidikan dengan kebutuhan anak jalanan. Faktor ekonomi keluarga, minimnya motivasi belajar, stigma sosial, serta kurangnya dukungan pembelajaran turut menjadi hambatan utama pemenuhan hak pendidikan mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Tasikmalaya belum optimal, terutama pada aspek aksesibilitas dan adaptabilitas. penguatan program pendidikan berbasis komunitas, serta kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan pemenuhan hak pendidikan anak jalanan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pemerintah daerah, Hak Pendidikan, Anak Jalanan.