IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai salah satu inovasi pelayanan terpadu di Kota Tasikmalaya. Kehadiran MPP bertujuan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Namun, karena MPP masih tergolong baru dan menjadi pilot project, perlu dikaji bagaimana aturan ini benar-benar dilaksanakan di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Perwali Nomor 14 Tahun 2021 dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle yang menekankan dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis data sekunder seperti laporan Ombudsman dan survei kepuasan masyarakat tahun 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi isi kebijakan, implementasi Perwali sudah dijalankan sesuai aturan, terutama terkait pembagian kewenangan dan penyusunan SOP oleh masing-masing instansi. Kendala yang muncul antara lain keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta dukungan anggaran. Dari sisi konteks implementasi, hubungan antar instansi berjalan baik tanpa gesekan kepentingan, struktur kelembagaan sudah sesuai Perwali meskipun ada perangkapan tugas, dan petugas cukup patuh serta responsif dalam melayani masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2021 sudah berjalan efektif, meski belum sepenuhnya efisien. Adanya MPP terbukti meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tasikmalaya, terlihat dari nilai Ombudsman dan survei kepuasan masyarakat yang semakin membaik setiap tahunnya. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memperkuat SDM, memperbaiki sarana prasarana, dan memastikan MPP tetap berjalan sebagai contoh inovasi pelayanan publik di daerah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Mal Pelayanan Publik, Peraturan Wali Kota