KESEJAHTERAAN BURUH ALIH DAYA PT. HALEYORA POWERINDO ULP TASIKMALAYA KOTA MELALUI PENGUPAHAN DAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 pada implementasinya menuai polemik di berbagai kalangan, salah satunya adalah buruh. Setelah Undang undang Cipta Kerja disahkan, ketentuan praktik alih daya terkait ruang lingkup pekerjaan yang semula tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan, kini lebih bervariasi dan meluas ke berbagai lini kegiatan bisnis perusahaan, atau dalam kata lain praktiknya menjadi tidak terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan pengupahan dan asuransi buruh alih daya di PT. Haleyora Powerindo ULP Tasikmalaya Kota dalam perspektif teori keadilan John Rawls. Dalam hal ini, pemilihan aspek pengupahan dan asuransi dipilih berdasarkan teori kesejahteraan buruh/karyawan Henry Simamora, yang dapat dilakukan melalui pemenuhan kompensasi bersifat finansial langsung berupa upah dan kompensasi bersifat finansial tidak langsung berupa asuransi. Berdasarkan sisi pendekatannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Kemudian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 1) kebijakan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 pada dasarnya telah menerapkan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan, dikarenakan skop jabatan yang lebih terbuka luas dan dapat dijangkau oleh siapa saja. Namun, penerapannya tidak dilakukan bersamaan dengan regulasi yang tepat sehingga menimbulkan polemik dan melemahkan hak hak buruh/pekerja. Dalam lingkup PT. Haleyora Powerindo ULP Tasikmalaya Kota, telah diterapkan pada pemenuhan pendapatan yang lebih baik bagi semua petugas biller. 2) Prinsip perbedaan telah diterapkan pada pemberian uang kompensasi bagi pekerja dengan status kerja PKWTT ketika dirinya tidak mendapatkan uang pesangon. Berkenaan dengan ini, PT. Haleyora Powerindo ULP Tasikmalaya Kota telah mengimplementasikan kebijakan Undang-undang tersebut yaitu petugas biller dengan status kerja PKWTT yang diberikan uang pesangon di akhir masa kerjanya, dan petugas biller dengan status kerja PKWT yang diberikan uang kompensasi berupa uang pengakhiran.

Kata Kunci: alih daya, teori keadilan john rawls, undang-undang cipta kerja