HAMBATAN KETERWAKILAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PDI-P DI DAERAH PEMILIHAN V KABUPATEN MAJALENGKA PADA PEMILU 2024

Keterwakilan perempuan dalam politik elekoral sering kali berhenti pada pemenuhan angka, namun belum menyentuh pada aspek keberdayaan dan keberhasilan secara substantif. Mereka kerap kali menghadapi medan yang tidak setara, baik dalam struktur partai politik maupun dalam dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan keterwakilan caleg perempuan PDIP di Dapil V Kabupaten Majalengka pada Pemilu 2024. Meskipun PDIP merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak, tidak ada caleg perempuan dari partai ini yang berhasil memperoleh kursi di parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan Feminisme Institusional dari Fiona Mackay dan teori Ketidakadilan Gender Mansour Fakih diterapkan untuk memahami manifestasi ketidakadilan gender yang terjadi dalam institusi politik, dengan memperlihatkan bagaimana hambatan-hambatan tersebut muncul dalam bentuk struktur formal maupun norma informal institusi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dilaksanakan di Dapil V Kabupaten Majalengka. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara, dokumentasi, serta kajian literatur. Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan teknik analisis data menggunakan model analisis Creswell yang dibantu dengan aplikasi Nvivo15. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh caleg perempuan mencangkup: minimnya dukungan dan pelatihan dari partai, penempatan nomor urut yang tidak strategis, peran perempuan yang hanya dianggap pelengkap, ketimpangan modal dan politik uang, ekspektasi gender dan tekanan sosial, serta sistem pemilu proporsional terbuka yang semakin kompetitif. Temuan ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh praktik politik internal dan norma sosial yang belum berpihak pada perempuan.

Kata Kunci: Feminisme Institusional; Keterwakilan Perempuan; Ketidakadilan Gender; PDI-P