IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip
prinsip Good Governance dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan
Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, dengan fokus pada prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara
mendalam terhadap camat, aparatur kecamatan, dan masyarakat, serta observasi
langsung terhadap mekanisme pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Kecamatan Manonjaya telah berupaya menerapkan Good Governance, meskipun
masih terdapat kendala dalam konsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut.
Prinsip transparansi terlihat dari upaya penyediaan informasi melalui laporan
keuangan dan kebijakan, namun terhambat oleh keterbatasan sarana fisik dan
infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang tidak stabil, perangkat
komputer usang, dan ketiadaan website resmi yang aktif. Masyarakat juga kesulitan
mengakses informasi karena minimnya sosialisasi dan penggunaan bahasa birokrasi
yang kurang dipahami. Prinsip akuntabilitas tercermin dari laporan kinerja
triwulanan, tetapi sifatnya masih formalistik dan tidak dipublikasikan kepada
masyarakat. Hanya 25% staf yang terlatih dalam menyusun laporan akuntabel, dan
mekanisme pengaduan seperti kotak aduan tidak ditindaklanjuti secara transparan.
Prinsip partisipasi masyarakat belum optimal karena rendahnya literasi masyarakat
tentang hak berpartisipasi dan dominasi elit lokal dalam forum musrenbang.
Sosialisasi forum partisipasi hanya menjangkau 40% warga, dan kelompok
marginal seperti perempuan dan pemuda tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan SDM, anggaran,
infrastruktur teknologi, budaya birokrasi yang hierarkis, serta mekanisme
partisipasi yang tidak inklusif. Simpulan penelitian ini menekankan perlunya
peningkatan kapasitas aparatur, reformasi mekanisme partisipasi, optimalisasi
anggaran, dan penguatan infrastruktur untuk mendukung penerapan Good
Governance secara lebih efektif.
Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik, Transparansi, Akuntabilitas,
Partisipasi Masyarakat