Fauzi, Rizal Rizky (2023) FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.
![[img]](http://repositori.unsil.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER (2).pdf Download (47kB) |
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN (1).pdf Download (350kB) |
|
Text
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (239kB) |
|
Text
ABSTRACT.pdf Download (162kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (162kB) |
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (275kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (208kB) |
|
Text
DAFTAR TABEL.pdf Download (285kB) |
|
Text
DAFTAR GAMBAR.pdf Download (164kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (321kB) |
|
Text
BAB II.pdf Download (493kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (205kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (744kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (291kB) |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini menjelaskan terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan formulasi dari pembentukan suatu kebijakan, dengan dibuatnya Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Tasikmalaya. Peraturan Daerah yang dibuat pada tahun 2022 ini merupakan sebuah turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 dan juga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 pada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang regulasinya sudah ada lebih dulu terkait pondok pesantren. Dibuatnya peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kembali eksistensi pesantren di Kota Tasikmalaya yang memiliki predikat menjadi salah satu kota santri, dan merupakan Kota di Priangan Timur yang di dalamnya terdapat banyak pesantren. Dengan menggunakan teori kebijakan publik, formulasi kebijakan, serta konsep peraturan daerah dan pesantren, penelitian ini menjelaskan terkait perumusan dari peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kota Tasikmalaya Tahun 2022. Menggunakan metode triangulasi yang meneliti dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Menggunakan teori Huberman dan Miles dalam analisis data yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan juga kesimpulan/verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana formulasi atau perumusan sebuah kebijakan Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Tasikmalaya tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Tasikmalaya ini telah melalui 4 (empat) tahap formulasi kebijakan yaitu Perumusan Permasalahan Kebijakan, Penyusunan Matriks Pemerintah, Perumusan Usulan Kebijakan, dan Pengesahan Kebijakan. Hasil Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini berisi terkait pembinaan pesantren, pemberdayaan pesantren, rekognisi pesantren, afirmasi pesantren, dan fasilitasi pesantren. Akan tetapi kebijakan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini belum relevan dengan kondisi sosial di Kota Tasikmalaya dan belum bisa memecahkan permasalahan publik secara umum, seperti kemiskinan. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan, Peraturan Daerah
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | Lelis Masridah |
| Date Deposited: | 01 Mar 2023 03:29 |
| Last Modified: | 01 Mar 2023 03:29 |
| URI: | http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/8725 |
Actions (login required)
 |
View Item |