IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK) PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DI PT. B KOTA TASIKMALAYA

Maulana S, Irhan (2019) IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK) PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DI PT. B KOTA TASIKMALAYA. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

	Text COVER SKRIPSI dan lain-lain.pdf Download (748kB)
	Text BAB I.pdf Download (117kB)
	Text BAB II.pdf Download (473kB)
	Text BAB III.pdf Download (170kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (16kB)

Abstract

Sistem Manajemen Keselamatan perusahaan angkutan umum merupakan tata kelola keselamatan bidang angkutan umum secara sistematis dan komprehensif. Perusahaan angkutan umum yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya peraturan menteri perhubungan, wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum paling lama tanggal 15 september 2018. PT. B merupakan salah satu perusahaan angkutan umum yang belum melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeduksikan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di PT. HS Budiman 45 kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan rancangan deskriptif. Subyek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling yang terdiri dari 4 informan utama dan 8 infroman triangulasi. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem manajemen keselamatan di PT. B belum sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 2018, hal ini dikarenakan belum adanya komitmen dan kebijakan secara tertulis. Komitmen dan kebijakan hanya disampaikan secara lisan kepada divisi kecelakaan, tidak ada struktur organisasi yang jelas mengenai manajemen keselamatan, dokumentasi dan data belum lengkap karena adanya keterbatasan dalam kompetensi pelaksana kebijakan, adanya kesalahan komunikasi antar pelaksana sistem manajemen keselamatan, tidak ada pelatihan dan peningkatan kompetensi, tidak ada tim tanggap darurat dan tim khusus yang melaksanakan sistem manajemen keselamatan, pengukuran kinerja belum sesuai dengan peraturan serta pelaksanaan evaluasi yang tidak rutin. Saran bagi perusahaan terkait yaitu membuat pedoman sistem manajemen keselamatan yang dapat diketahui oleh semua karyawan dan membentuk tim khusus sebagai pelaksana agar impelementasi kebijakan terlaksana dengan baik. Kepustakaan : 2008 - 2018 Kata Kunci : Sistem Manajemen Keselamatan, Angkutan, Perusahaan

Actions (login required)

View Item