PERAN ELIT DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Elit Dalam Implementasi Prinsip Good Governance Pada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Ciamis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilatarbelakangi oleh kuatnya dominasi elit birokrasi dan politik dalam proses pengambilan keputusan di lembaga publik, yang berdampak pada belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan informan dari unsur pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan akademisi. Temuan menunjukkan bahwa implementasi Good Governance di BPPD Kabupaten Ciamis masih bersifat formalistik. Aspek akuntabilitas telah berjalan pada tataran administratif, namun prinsip transparansi, keterbukaan, dan partisipasi publik belum terimplementasi secara substantif. Pelibatan UMKM, komunitas wisata, serta pelaku usaha lokal dalam program promosi pariwisata masih terbatas. Hasil penelitian juga mengungkap bahwa struktur dan dinamika elit di dalam BPPD berpengaruh signifikan terhadap arah kebijakan lembaga. Elit birokrasi dan politik masih memiliki posisi dominan dalam menentukan strategi promosi pariwisata, sementara kontribusi elit masyarakat belum mendapatkan ruang yang memadai. Selain itu, orientasi kebijakan belum sepenuhnya didasarkan pada karakteristik lokal destinasi wisata. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kejelasan arah kebijakan pariwisata, dan optimalisasi manajemen internal menjadi kebutuhan mendesak bagi BPPD. Secara teoretis, penelitian ini menghasilkan sebuah model hubungan antara elit pemerintah, elit masyarakat, dan struktur kelembagaan, yang menunjukkan bahwa ketidaksinergian antar-elit berpotensi menghambat implementasi Good Governance dan efektivitas promosi pariwisata daerah. Dominasi elit birokrasi menyebabkan proses kebijakan bersifat top-down dan kurang responsif terhadap kebutuhan sektor pariwisata di tingkat akar rumput. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian Ilmu Politik, khususnya terkait peran elit dalam tata kelola pemerintahan daerah. Temuan menguatkan bahwa kepentingan dan dominasi elit birokrasi memengaruhi kualitas implementasi Good Governance, terutama pada lembaga yang berorientasi pelayanan publik seperti BPPD. Untuk memperkuat tata kelola yang demokratis dan inklusif, diperlukan restrukturisasi peran elit, peningkatan partisipasi publik, serta formulasi kebijakan berbasis karakteristik lokal pariwisata.

Kata Kunci: Elit, Good Governance, BPPD Kabupaten Ciamis, Pariwisata