IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK

Kawasan tanpa rokok merupakan salah satu upaya strategis dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan ini dilakukan secara nyata di lapangan serta menilai efektivitasnya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari asap rokok. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui dokumentasi dan wawancara. Analisis dilakukan melalui empat komponen utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah berhasil diterapkan pada tataran normatif dan regulatif, ditandai dengan adanya dasar hukum yang jelas serta aturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan. Namun demikian, pada tataran implementasi di lapangan, kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Ketidakberhasilan implementasi terutama dari variabel komunikasi antarorganisasi pelaksana yang belum terkoordinasi secara efektif, serta keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun sarana pendukung penegakan kebijakan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya konsisten dan masih ditemui berbagai pelanggaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun pondasi hukum dan tata kelola telah terbentuk, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan edukasi masyarakat, penguatan pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banjar.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah, Pemerintah Kecamatan