Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen startegis dalm pelaksanaan kebijakn pembangunan daerah. Dalam konteks otonomi daerah,APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai representasi komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi APBD Kabupaten Kuningan tahun 2023 dengan menitikberatkan pada kebijkan anggaran dan efektivitas kinerja anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dengan informan kunci dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi APBD Kabupaten Kuningan tahun 2023 secara administratif telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tingkat realisasi pendapatan yaitu Rp. Rp. 2.842.021.968.214 dan belanja daerah yaitu Rp. 2.832.406.522.579. Namun demikian, efektivitas kinerja anggaran belum sepenuhnya optimal krena masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tingginya ketergantungn terhadap transfer pusat serta struktur belanja yang didominasi oleh belanja operasional dibandingkan belanja modal. Kondisi tersebut membatasi kemampuan APBD dalam mendorong pembangunan dan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, dinamika politik lokal, keterbatasan kapasitas fiskal, serta belum optimalnya singkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran turut memengaruhi capaian kinerja program pembangunan. Kondisi ini menyebabkan implementasi APBD lebih menonjolkan keberhasilan adminstratif dibandingkan pencapaian hasil pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan anggaran yang lebih realistis, berorientasi pada hasil, serta didukung oleh peningkatan kemandirian fiskal daerah guna meningkatkn kualitas pengelolaan APBD di masa mendatang.

Kata Kunci: APBD, Implementasi Kebijakan, Evektivitas Anggaran