PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PERHUTANAN SOSIAL

Keterbatasan akses legal masyarakat terhadap hutan menyebabkan ketimpangan pengelolaan sumber daya alam. Melalui Perhutanan Sosial, pemerintah memberi hak kelola hutan secara adil dan berkelanjutan namun kelompok pengelola masih menghadapi kendala partisipasi, modal, dan perlu pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran pendamping menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasistas kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial, agar mampu mandiri dan berdaya secara ekonomi maupun sosial. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pendamping Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) dalam penguatan kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Mulya Tani Satu di Desa Ibun, Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping AP2SI memiliki empat peran utama dalam proses penguatan kelembagaan, yaitu: Peran pendamping dalam pengelolaan hutan masyarakat meliputi: (1) peran memfasilitasi, yaitu memberikan motivasi, dukungan, mediasi, serta mengorganisasi kegiatan melalui keterlibatan aktif dan keteladanan; (2) peran edukasi, dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan praktis bersama ahli maupun pendamping itu sendiri, serta meningkatkan kesadaran kritis anggota terkait hak, tugas, dan kewajiban; (3) peran perwakilan, yaitu menjembatani hubungan masyarakat dengan pihak luar seperti pemangku kebijakan, ahli, dan mitra pasar; serta (4) peran teknis, yang mencakup penggunaan dan pengembangan keterampilan teknis serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelatihan, edukasi, dan rapat bersama pendamping maupun ahli. Simpulan bahwa pendamping berperan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan, kemandirian organisasi, serta kesejahteraan anggota kelompok lebih terarah dalam pengelolaan hutan secara lestari, serta meningkatkan hasil ekonomi masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Peran Pendamping, Penguatan Kelembagaan, Kelompok Perhutanan Sosial.