IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS PADA DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA)

Penelitian ini befokus pada Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Kemudian Pemerintah Kota Tasikmalaya menerbitkan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 sebagai bentuk keseriusan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle, yang menekankan dua aspek utama yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Secara umum, implementasi berjalan sesuai tujuan kebijakan tetapi tidak mencapai target dengan cepat dan maksimal. Pada indikator isi kebijakan (content of policy) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya memiliki kapasitas administrasi yang cukup baik dalam menjalani kebijakan, namun masih cenderung menjalankannya secara prosedural dan lebih berfokus pada penyaluran bantuan sosial. Hal ini menyebabkan penurunan angka kemiskinan cenderung lambat karena tidak meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Lalu untuk lingkungan implementasi (context of implementation) Kualitas para pelaksana sudah memadai namun peran TKPKD belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari pelaksanaan program masih bersifat sektoral dan belum meratanya efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu faktor anggaran dan juga mindset masyarakat yang ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah juga sangat mempengaruhi jalannya kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Sosial.