POLITIK DISTRIBUSI KEWENANGAN DAN ANGGARAN DALAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA BAGI GENERASI Z

Penyediaan lapangan kerja bagi Generasi Z di Kota Tasikmalaya menjadi isu penting mengingat meningkatnya jumlah angkatan kerja muda serta kecenderungan tingginya angka pengangguran terbuka di kelompok usia tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektvitas kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh program teknis, melainkan juga oleh dinamika politik yang mengatur distribusi kewenangan dan alokasi anggaran daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana politik distribusi kewenangan dan anggaran berperan dalam penyediaan lapangan kerja bagi Generasi Z di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori yang digunakan adalah elite Vilfredo Paretto yang membagi faktor politik ke dalam elite singa dan elite rubah, serta konsep politik kewenangan dan anggaran dalam pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, observasi lapangan. Informan terdiri dari DPRD Kota Tasikmalaya, Disnaker, HIPMI, serta perwakilan Generasi Z sebagai penerima kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja bagi Generasi Z dipengaruhi oleh tiga modal utama yakni modal kewenangan (DPRD dan eksekutif) modal anggaran (alokasi fiskal, pelatihan kerja, program digital skill), serta modal jejaring elite. DPRD sebagai elite singa memainkan peran strategis dalam pengawasan, sementara Disnaker bertindak sebagai elite rubah yang adaptif dalam pelaksanaan program. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana konfigurasi kekuasaan, distribusi anggaran membentuk arah kebijakan ketenagakerjaan daerah serta dampaknya dalam kesiapan kerja Generasi Z.

Kata Kunci: distribusi kewenangan, politik anggaran, generasi Z, Teori Elite Vilfredo Paretto, Kota Tasikmalaya.