IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS No.2 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan sampah di Kabupaten Ciamis menghadapi problematika serius yang melampaui isu teknis semata, menjadi ancaman multidimensional terhadap kualitas hidup masyarakat, kesehatan publik, dan keberlanjutan lingkungan. Timbulan sampah harian mencapai 574,68 ton, didorong oleh pertumbuhan populasi, pola konsumsi berubah, serta infrastruktur terbatas seperti armada pengangkut usang dan TPA mendekati overload, sementara partisipasi masyarakat rendah dengan praktik pembakaran atau pembuangan liar yang mencapai 70,5% di tingkat nasional. Tantangan ini diperparah oleh kapasitas institusional pemerintah daerah yang lemah, koordinasi antar-stakeholder minim, dan kesenjangan antara regulasi nasional dengan kebutuhan lokal, sehingga menimbulkan pencemaran air tanah, emisi gas metana, serta risiko penyakit seperti diare dan kanker akibat limbah plastik. Penelitian ini mengadopsi kerangka Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menganalisis enam variabel utama: standar tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi implementor. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus diterapkan di Kabupaten Ciamis, melibatkan wawancara mendalam dengan informan purposive (implementor utama DLH, DPRD, Satpol PP, masyarakat, dan stakeholder), observasi non-partisipan di TPS/TPA, serta studi dokumentasi. Analisis data interaktif Miles-Huberman digunakan untuk kondensasi, penyajian, dan verifikasi temuan melalui triangulasi. Temuan analisis menunjukkan implementasi Perda No. 2 Tahun 2018 berjalan baik secara keseluruhan, tercermin dari pengelolaan terpadu via pemilahan di sumber, 280+ bank sampah, serta TPS 3R yang membawa Ciamis dinobatkan sebagai kota terbersih se-ASEAN, didukung kejelasan standar, sumber daya APBD, koordinasi DLH-DPRD, dan disposisi positif pimpinan. Namun, tantangan persisten meliputi kesenjangan armada/infrastruktur, kesadaran masyarakat rendah di wilayah pedesaan, serta dinamika politik seperti resistensi informal dan inkonsistensi penegakan hukum. Urgensi Perda ini tinggi sebagai kepastian hukum lokal pasca-UU No. 18/2008, mendorong ekonomi sirkular, perlindungan lingkungan, dan perpanjangan umur TPA.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan sampah, Perda No. 2 Tahun 2018, Kabupaten Ciamis, Van Meter dan Van Horn.