PERAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (PUSPA) DALAM MENDORONG KEBIJAKAN ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA TASIKMALAYA

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius dalam upaya kesetaraan gender di Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya yang mencatat peningkatan kasus setiap tahunnya sementara kebijakan responsif gender masih terbatas. Untuk memperkuat perlindungan perempuan, pemerintah membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) sebagai wadah partisipatif yang diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Forum PUSPA dalam advokasi kebijakan perlindungan perempuan, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan strategi yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum PUSPA berperan sebagai jembatan advokasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah melalui edukasi publik, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penyusunan rekomendasi kebijakan, namun efektivitasnya masih terhambat oleh minimnya dukungan politik, terbatasnya anggaran, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, serta konsolidasi aktor yang lemah. Analisis menggunakan Advocacy Coalition Framework (ACF) mengungkap adanya persaingan antara koalisi advokasi pro-perlindungan perempuan dan koalisi status quo yang belum memprioritaskan isu gender, sementara perspektif Feminisme Liberal menegaskan bahwa hambatan kebijakan responsif gender dipengaruhi oleh belum terpenuhinya hak, akses, dan kesempatan setara bagi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas Forum PUSPA, peningkatan komitmen politik, dan kolaborasi lintas aktor untuk mempercepat lahirnya kebijakan perlindungan perempuan di Kota Tasikmalaya.

Kata Kunci : Forum PUSPA, Kekerasan terhadap Perempuan, Advocacy Coalition Framework, Feminisme Liberal