IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN TANAM PELIHARA POHON OLEH CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

Persoalan mengenai banyaknya lahan kritis saat ini menjadi isu lingkungan yang sangat penting. Lahan kritis ini, mempengaruhi kondisi lingkungan dan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah membuat suatu program dalam upaya untuk menangani lahan kritis. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dari pemerintah serta implementasi dari kebijakan tersebut. Adanya masalah isu lingkungan ini menjadi perhatian utama oleh lembaga pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, khususnya yang berada di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII Ciamis untuk mengurangi lahan kritis dengan menjalankan program mengenai gerakan lingkungan yang disebut dengan program Gerakan Tanam Pelihara Pohon atau GTTP. Implementasi Program ini merupakan salah satu proses dalam kebijakan publik, maka untuk menganalisis masalah ini menggunakan teori kebijakan publik William Dunn, dengan analisis kerangka politik lingkungan dan ekonomi politik. Untuk Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk penentuan responden digunakan metode Purposive Sampling dan Snowball Sampling dimana teknik untuk mengumpulkan data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Untuk metode validasi data, pada penelitian ini digunakan metode triangulasi sumber untuk mengetahui kredibilitas data dengan memeriksa kembali data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi program gerakan tanam pelihara pohon oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII Ciamis ini masih belum optimal yang diukur dengan teori dari Merilee S Grindle. Pada teori Merilee S Grindle ini memiliki 9 indikator yang terbagi pada dua yaitu, isi dan juga konteks kebijakan. Terkait pada respon pemerintah khususnya Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII Ciamis ini terhadap adanya permasalahan mengenai lahan kritis dari tahun 2018-2022 dinilai masih memiliki banyak kendala yaitu salah satunya ialah jumlah SDM yang belum memadai. Kurangnya fasilitas dalam pelayanan pada program ini juga menjadi suatu penyebab program ini belum tercapai secara baik. Adanya aktor politik yaitu, Anggota DPRD Kabupaten Ciamis ini, hanya sebagai badan pengawas saja. Pemerintah sendiri, belum menemukan bagaimana solusi yang terbaik dalam memenuhi harapan masyarakat. Sehingga, pada proses untuk mengurangi jumlah lahan kritis serta meningkatkan kembali produktivitas masyarakat saat ini belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Program Gerakan Tanam Pelihara Pohon, Politik Lingkungan