PROBLEMATIKA KOSONGNYA KETERWAKILAN PEREMPUAN ANGGOTA KPU KABUPATEN CIAMIS PERIODE 2023-2028

Dalam undang-undang lembaga penyelenggara pemilu telah diatur agar keanggotaan KPU untuk memperhatikan kuota keterwakilan perempuan 30%, namun realita yang terjadi dilapangan masih ada keanggotaan KPU di tingkat kabupaten yang belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan tersebut. Seperti halnya di Kabupaten Ciamis keanggotaan KPU periode 2023-2028 tidak memenuhi kuota keterwakilan 30%. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi keterwakilan 30% perempuan di KPU Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta faktor penghambat dalam implementasi keterwakilan 30% perempuan di Komisi Pemilihan Umum. Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori keterwakilan perempuan dan gender politik. Adapun metode penelitiannya adalah Kualitatif Deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi dengan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder sedangkan untuk analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman dan validitas datanya yaitu trianggulasi. Hasil peneitian menunjukan kosongnya keterwakilan perempuan di KPU Kabupaten Ciamis periode 2023-2028, karena lemahnya implementasi kebijakan afirmatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketiadaan komisioner perempuan pada dua periode terakhir mencerminkan ketidakefektifan mekanisme perekrutan dalam menjamin keterlibatan perempuan di KPU. Hambatan utama yang dihadapi perempuan berasal dari tiga aspek utama: internal (minimnya kepercayaan diri dan kesiapan kompetensi), sosial budaya (norma patriarkal yang masih kuat), serta struktural (mekanisme seleksi yang belum responsif terhadap isu kesetaraan gender).

Kata kunci : Kosongnya keterwakilan Perempuan Komisi Pemilihan Umum, kebujakan affirmative action, Keterwakilan Politik Perempuan.