POLITIK KEWARGANEGARAAN (PERLINDUNGAN HAK POLITIK NARAPIDANA OLEH KPU DI KABUPATEN CIAMIS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024)

ABSTRAK Pada pemilu 2019 di Lapas Kelas IIB Ciamis hanya 25 dari 325 narapidana yang masuk dalam DPT. Hal tersebut menyebabkan pemilu terhambat dan terdapat narapidana yang kehilangan hak politiknya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait dengan perlindungan hak politik narapidana Lapas Kelas IIB Ciamis oleh KPU di Kabupaten Ciamis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan politik kewarganegaraan untuk menggambarkan bagaimana perjuangan narapidana dan upaya KPU dalam melindungi hak politik narapidana melalui empat dimensi politik kewarganegaraan yaitu dimensi keanggotaan, dimensi status legal, dimensi hak, dan dimensi partisipasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis data model interaktif. Uji validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber guna mendapat data yang akurat dan dapat menunjang berjalannya penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat 17 dari 322 narapidana yang tidak terlindungi hak politiknya dan tidak bisa memilih dalam pemilu. Kendati demikian narapidana aktif memperjuangkan hak politiknya. Perjuangan narapidana mencakup empat dimensi politik kewarganegaraan yaitu perjuangan dalam dimensi keanggotaan, status legal, hak politik, dan partisipasi. Negara juga hadir melindungi hak politik narapidana melalui KPU. Untuk melindungi hak politik narapidana KPU menerapkan cara perlindungan hak politik yang baru serta memperbaiki proses perlindungan hak politik narapidana. Interaksi terjadi antara narapidana sebagai warga negara dan KPU sebagai perpanjangan tangan negara. Pada interaksi tersebut sering terdapat pertentangan terutama ketika narapidana telah berjuang namun masih terdapat sebagian dari mereka yang tidak terlindungi hak politiknya.

Kata Kunci: Politik kewarganegaraan, Narapidana, Hak politik.