POLA REKRUTMEN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (Studi Kasus dalam Penetapan Calon Legeslatif pada Pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya)

ABSTRAK Kota Tasikmalaya yang terkenal dengan julukan sebagai kota santrinya merupakan daerah yang kuat dalam politik Islamnya, namun pada Pemilu tahun 2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat meloloskan kadernya dalam pemilihan anggota legislatif Kota Tasikmalaya sebanyak 5 kadernya, dengan menduduki peringkat ke tiga setelah Partai Gerindra yang meraih 10 kursi dan PPP yang meraih 9 kursi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PDIP merupakan partai besar di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan pola rekruitmen calon anggota legeslatif PDIP pada Pemilu 2019 di Kota Tasikmalaya. Adapun temuan yang penulis peroleh antara lain PDIP menekankan pada usia, popularitas dan pendidikan calon legislatif, sehingga pada saat rekrutmen selesai dapat menghasilkan kader yang berkualitas. Proses rekrutmen partai PDIP mengikuti persyaratan dalam Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada pasal 51 tentang bakal calon legislatif. Seleksi anggota legislatif harus memenuhi syarat-syarat kapabilitas, popularitas, dan ekseptabalitas. Ketiga syarat ini harus dipadukan, artinya seorang kandidat harus benar-benar memiliki ketiga syarat tersebut. Rekrutmen partai politik memberikan gambaran jelas bagaimana calon legislatif mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran, penjaringan, penyaringan dan sampai pada penetapan calon anggota legislatif. Namun dilematis ketika sampai pada penentuan calon tetap legislatif partai politik PDI-P, karena pada titik ini terjadi pertarungan kepentingan politik individu untuk menjadi calon legislatif.

Kata Kunci : Rekrutmen, Partai Politik, Pemilu Legislatif