COLLABORATIVE GOVERNANCE KOTA TASIKMALAYA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN BANJIR

ABSTRAK Banjir menjadi suatu permasalahan yang cukup marak di daerah perkotaan, disamping padatnya penduduk yang mempengaruhi drainase dan produktivitas sampah yang kurang terstruktur, mengakibatkan banjir bisa terjadi. Hal tersebut terjadi di Kota Tasikmalaya, dimana sampah masih menjadi faktor terjadinya banjir dan curah hujan yang tinggi yang sehingga saluran tidak dapat menampung air tersebut dan sehingga naik ke permukaan yang menyebabkan banjir. Tentu hal tersebut memang sejatinya menjadi tanggung jawab negara yang diwakilkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, meskipun demikian konsep governance mencoba mengalihkan bahwa tanggung jawab tersebut itu harus ada peran dari luar pemerintah, yakni masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan masyarakat menjadikan fokus penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gesh. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus, dan pada teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap informan yang dituju, dan dokumentasi. Pada teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling dan snowball, serta pada validitas data menggunakan metode triangulasi sumber. Peneliti menemukan collaborative governance Kota Tasikmalaya dalam penanggulangan banjir terjadi dalam tiga tahapan yakni pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Starting condition menjadi alasan utama adanya kondisi lapangan kausalitas banjir, sumber daya sebagai modal, keinginan untuk menyelesaikan permasalahan banjir, dan kerja sama sudah lama. Facilitative Leadership yang menjadi pengaruh bersifat flexibel sesuai dengan program atau agenda kolaborasi dijalankan. Institutional Design aturan peraturan daerah dan peraturan wali kota. The Collaborative Process adanya dialog antar pemangku kepentingan, saling percaya, komitmen antar pemangku kepentingan, pemahaman bersama, dan hasil yang jadi alasan. Adanya faktor penghambat yakni budaya, masih dominasi pemerintah kota dan institusi, masih kurangnya anggaran pengelolaan sampah dan birokrasi pusat dan daerah. Kesimpulan bahwasannya kolaborasi pemerintah Kota Tasikmalaya memang masih perlu adanya beberapa pembenahan, mulai dari regulasi yang mengatur, anggaran, dan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga output yang tercapai bisa terjadi dan didapatkan dalam penanggulangan banjir di kota tasikmalaya. Keseriusan Pemerintah Kota Tasikmalaya juga yang mempunyai kapasitas dan sumber daya lebih mampu membentuk kolaborasi secara nyata, jelas, dan ideal, karena permasalahan banjir memang membutuhkan keseriusan.

Kata kunci: Collaborative Governance, Penanganan Banjir, Kota Tasikmalaya