KONFLIK POLITIK BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN DALAM KASUS ROTASI JABATAN TAHUN 2021 Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Meraih Gelar Pada Jurusan

Konflik merupakan bagian dari dinamika yang bisa terjadi di kehidupan sehari-hari. Konflik terjadi akibat adanya benturan-benturan yang saling bergesekan. Seperti halnya yang terjadi dengan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Konfli terjadi ditandai dengan renggangnya hubungan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan ditandai dengan ketidakhadirannya Wakil Bupati Kuningan yaitu Muhammad Ridho Suganda dalam acara mutasi Eselon III dan IV di Kabupaten Kuningan, sebanyak 242 Eselon III dan IV di Kabupaten Kuningan yang di alih tugas dalam dan dari jabatan administrasi. Ridho Suganda selaku Wakil Bupati Kuningan merasa tersinggung karena tidak dilibatkan dalam merumuskan mutasi Eselon III dan Eselon IV. Hal ini menjadi menarik, mengingat bahwa rotasi jabatan ini merupakan hak preogratif dari Bupati. Serta dalam penyelesaian konflik ini, pemerintahan tidak dilibatkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan studi kasus. Adapun uji kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Penelitian untuk menganalisis konflik apa saja yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Serta menganalisis penyelesaian konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dalam Kasus Rotasi Jabatan Tahun 2021 oleh PDI-Perjuangan dengan menggunakan model manajeman konflik menurut Thomas dan Kilmann serta mengetahui mengenai perebutan kekuasaan antara keduanya berdasarkan teori dari Pareto yang mana menekankan pada Teori Sirkulasi Elit. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa konflik yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan ditemukan dua model konflik. Yang pertama konflik individu dan konflik politik. Adapun penyebab dari konflik individu yaitu, miskomunikasi, kurangnya peran dan ruang untuk wakil bupati dan memori buruk masa lalu yang terjadi antara Ibu Utje, Bapak Acep dan Bapak Ridho. Penyebab konflik politik yaitu, keduanya memiliki kekuasaan yang besar, perebutan kekuasaan diantara keduanya untuk menduduki kursi eksekutif. Mutasi pejabat menjadi kesempatan untuk mendapatkan dukungan. Adapun penyelesaian konflik yang dapat dilakukan adalah Akomodasi, Kompromis dan Kolaborasi. Dari konflik yang terjadi, maka menimbulkan dampak bagi Partai PDI-P, Pemerintahan dan juga dampak bagi partai pengusung.

Kata Kunci: Konflik Politik, Bupati dan Wakil Bupati