RELEVANSI PLEDOI SUKARNO “INDONESIA MENGGUGAT” DALAM FORMULASI HUKUM NASIONAL TAHUN 1945-1950

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrisikan Relevansi Pledoi Sukarno “Indonesia Menggugat” dalam Formulasi Hukum Nasional Tahun 1945-1950. Tercermin melalui gagasan-gagasan kritis terhadap sistem hukum kolonial yang bersifat diskriminatif. Pledoi Indonesia Menggugat tidak hanya ditujukan sebagai bentuk pembelaan diri, melainkan mengandung seruan untuk membangun sistem hukum nasional yang adil, berdaulat dan berpihak kepada rakyat. Relevansi pledoi Sukarno tampak dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal pasal mengenai persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, kebebasan berpendapat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Gagasan tersebut kemudian diaktualisasikan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang menghapus regulasi hukum kolonial dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 yang memperkuat sistem peradilan nasional. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Pledoi selaras dengan semangat yang diusung dalam pidato Sukarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan demokrasi hukum. Oleh karena itu, Indonesia Menggugat dapat diposisikan sebagai fondasi awal dalam formulasi sistem hukum nasional di Indonesia pascakemerdekaan.

Kata Kunci: Pledoi Sukarno, Indonesia Menggugat, Hukum Nasional