Dampak Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tehadap Kegiatan Usaha Cafe di Kabupaten Ciamis (Studi Kasus: Café Overtime, Café Djoeanda, Café Satir/sitre) Diajukan untuk memenuhi syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi

Penelitian ini berjudul Dampak Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2021 terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Ciamis. (Studi Kasus: Café Overtime, Café Djoeanda, Café Satir/sitre). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan dalam negeri nomor 24 tahun 2021 terhadap kegiatan usaha café di Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teori yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu teori kebijakan publik menurut van meter dan van horn, dan teori dampak kebijakan menurut Dye . Beberapa faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) pelaksana, komunikasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan yang bersangkutan, dan juga studi pustaka melalui buku-buku dan jurnal jurnal penelitian. Hasil temuan peneliti menemukan beberapa dampak adanya kebijakan mengenai PPKM ini menunjukan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah yang terjadi dimasa pandemic Covid-19 terutama pada saat adanya dampak PPKM. Bagi Coffe Shop yang terdampak masih bertahan hingga saat ini dimana banyak perubahan drastis yang terjadi baik itu penghasilan maupun penurunan jumlah pengunjung. Namun begitu Coffe Shop terus berinovasi bagaimana untuk terus melanjutkan penjualan kopi saat pandemi dengan pemanfaatan teknologi untuk penjualan dan sarana promosi di media sosial. Faktor yang mempengaruhi yaitu, sikap pelaksana yang kurang tegas khususnya café yang masih menimbulkan kerumunan ditengah pandemi akibatnya pihak café diberi sanksi berupa teguran atau tulisan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Ciamis.

Kata Kunci: Kebijakan Menteri Dalam Negeri, Kegiatan Usaha.