SKRIPSI RESPON GEREJA KATOLIK HATI KUDUS YESUS TERHADAP PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TATA NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DI KOTA TASIKMALAYA

Persoalan diskriminasi menjadi sebuah patologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diskriminasi yang dilakukan secara tidak langsung melalui pembuatan kebijakan atau peraturan dapat dikatakan merupakan bentuk pelanggaran atas pemenuhan hak asasi manusia. Tindakan ini tentunya memiliki implikasi politik dan hukum bagi warga masyarakat. Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya, dipandang oleh institusi Gereja Katolik Hati Kudus Yesus (HKY) Tasikmalaya sebagai kebijakan yang diskriminatif. Ini dikarenakan terdapat materi muatan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 11 ayat (3) yang mensegmentasikan agama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menjamin dengan tegas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi warga masyarakat. Gereja Katolik Hati Kudus Yesus (HKY) Tasikmalaya menilai penerapan Perda secara tidak langsung mereduksi HAM, dan mengimplikasikan perlakuan yang tidak adil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keadaan ini menimbulkan masalah bagaimana sebuah Perda yang melanggar HAM, dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis respon Gereja Katolik Hati Kudus Yesus (HKY) Tasikmalaya terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan teori Dominasi Sosial (SDT) yang memiliki beberapa unsur yaitu, (1) tiga sistem hierarki, (2) legitimasi mitos, (3) struktur trimorphic, (4) gabungan diskriminasi individual, (5) diskriminasi institusional, dan (6) perilaku asimetris. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi. Informan didapatkan dengan cara purposive sampling dan snowball sampling sesuai dengan kriteria fokus penelitian. Metode analisis data dilakukan dengan teknik Miles dan Huberman. Uji validitas data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini yakni dari keenam unsur-unsur dominasi sosial menunjukan bahwa terdapat hierarki sosial berbasis kelompok dalam masyarakat sebagai penyebab dari kebijakan diskriminatif Perda Nomor 7 Tahun 2014. Kata Kunci: kebijakan diskriminatif, dominasi sosial, dan gereja Katolik Hati Kudus Yesus.Persoalan diskriminasi menjadi sebuah patologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diskriminasi yang dilakukan secara tidak langsung melalui pembuatan kebijakan atau peraturan dapat dikatakan merupakan bentuk pelanggaran atas pemenuhan hak asasi manusia. Tindakan ini tentunya memiliki implikasi politik dan hukum bagi warga masyarakat. Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya, dipandang oleh institusi Gereja Katolik Hati Kudus Yesus (HKY) Tasikmalaya sebagai kebijakan yang diskriminatif. Ini dikarenakan terdapat materi muatan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 11 ayat (3) yang mensegmentasikan agama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menjamin dengan tegas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi warga masyarakat. Gereja Katolik Hati Kudus Yesus (HKY) Tasikmalaya menilai penerapan Perda secara tidak langsung mereduksi HAM, dan mengimplikasikan perlakuan yang tidak adil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keadaan ini menimbulkan masalah bagaimana sebuah Perda yang melanggar HAM, dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis respon Gereja Katolik Hati Kudus Yesus (HKY) Tasikmalaya terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan teori Dominasi Sosial (SDT) yang memiliki beberapa unsur yaitu, (1) tiga sistem hierarki, (2) legitimasi mitos, (3) struktur trimorphic, (4) gabungan diskriminasi individual, (5) diskriminasi institusional, dan (6) perilaku asimetris. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi. Informan didapatkan dengan cara purposive sampling dan snowball sampling sesuai dengan kriteria fokus penelitian. Metode analisis data dilakukan dengan teknik Miles dan Huberman. Uji validitas data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini yakni dari keenam unsur-unsur dominasi sosial menunjukan bahwa terdapat hierarki sosial berbasis kelompok dalam masyarakat sebagai penyebab dari kebijakan diskriminatif Perda Nomor 7 Tahun 2014.

Kunci: kebijakan diskriminatif, dominasi sosial, dan gereja Katolik Hati Kudus Yesus.