PEMENUHAN HAK SOSIAL DAN POLITIK PEMULUNG DI KOTA TASIKMALAYA

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan pemulung di Kota
Tasikmalaya dan bagaimana upaya pemerintah Kota Tasikmalaya dalam
melakukan pemenuhan hak-hak pemulung. Kompleksitas permasalahan pada
pemulung tidak bisa diselesaikan begitu saja, terutama pada aspek pemenuhan hak
sosial dan politiknya. Faktor tersebut menyebabkan lahirnya Paguyuban Pemulung
Tasikmalaya (PPT). Stereotip pemerintah terhadap pemulung sering dipandang
sebelah mata karena dianggap kotor, dekat dengan penyakit, berpendapatan rendah,
dan pemulung sering dianggap sebagai pelaku pencurian. Pemulung merupakan
warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 bahwa segala warga
negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
mengjungjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.
Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui
Dinas Sosial dalam menjamin pemenuhan hak-hak pemulung melalui penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam implementasinya
belum dilakukan secara optimal dibuktikan dari jumlah pemulung di Kota
Tasikmalaya yang masih tinggi. Pada bidang pemenuhan hak politik pemulung
mengalami kendala teknis administratif. Terutama ketika seorang pemulung tidak
mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka untuk melakukan akses pelayanan
hak politiknya tidak akan bisa. Keberadaan pemulung yang apatis terhadap
Pemerintah tentu akan semakin berpeluang menyumbang potensi angka golput.
Sementara disisi lain data kependudukan menjadi instrumen yuridis penggunaan
jaminan pemenuhan hak sosial dan politik bagi pemulung di Kota Tasikmalaya.
Negara harus hadir memenuhi hak sosial dan politik pemulung melalui Dinas
Sosial, KPU, dan masyarakat. Tetapi pada interaksi tersebut pemulung sering di
pandang sebelah mata sehingga masih terdapat sebagian dari mereka yang tidak
terpenuhi hak sosial dan politiknya.
Kata kunci: Hak Sosial dan Politik, Kewarganegaraan, Demokrasi