IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR BERLANGGANAN MELALUI PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 55 TAHUN 2022

ABSTRAK
Implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum merupakan
upaya untuk mencapai tujuan terkait dengan kelancaran lalu lintas jalan,
meningkatkan penggunaan ruang parkir yang ada, dan upaya untuk peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak
sebanding dengan perolehan retribusi parkir, sehingga hal tersebut perlu digali
secara maksimal oleh Pemerintah Daerah.
Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus
deskriptif. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan teori implementasi
kebijakan publik dari Merilee S. Grindle pada teori ini berfokus pada isi kebijakan
(Content of policy) dan lingkungan implementasi (Context of implementation).
Pendekatan ekonomi politik juga digunakan untuk menganalisis data-data yang di
dapatkan. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait,
observasi langsung di lapangan, analisis dokumen terkait peraturan dan kegiatan
pengelolaan parkir berlangganan. Analisis data akan dilakukan dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif dan interaktif untuk membandingkan
peraturan implementasi dengan praktik aktual di lapangan.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan parkir
berlangganan ini masih belum optimal yang diukur dengan teori Merilee S
Grindle. Terkait pada respon pemerintah khususnya Dinas Perhubungan terhadap
adanya permasalahan mengenai pengelolaan parkir di lapangan dinilai masih
memiliki banyak kendala yaitu salah satunya ialah jumlah SDM yang belum
memadai. Kurangnya fasilitas dalam pelayanan pada kebijakan ini juga menjadi
suatu penyebab kebijakan ini belum tercapai secara baik. Adanya aktor politik
yaitu, Anggota DPRD Kabupaten Ciamis ini, hanya sebagai badan pengawas saja.
Pemerintah sendiri, belum menemukan bagaimana solusi yang terbaik dalam
memenuhi tujuan dari kebijakan. Sehingga, pada proses untuk pengelolaan parkir
berlangganan saat ini belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya hasil dari
pendekatan ekonomi politik mengkritik kebijakan parkir berlangganan di
Kabupaten Ciamis, bahwa kebijakan ini secara ekonomi politik tidak
menguntungkan karena kebijakan ini menghendaki pengaturan dalam jumlah yang
besar tetapi kembali lagi sifat parkir berlangganan yaitu retribusi dimana retribusi
parkir tidak di wajibkan.

Kata Kunci : Parkir Berlangganan, Pendapatan Asli Daerah, Dinas
Perhubungan