SKRIPSI PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS TUNA NETRA DI KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILU 2024 Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi

Penelitian ini berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Tuna Netra di Kota Tasikmalaya pada Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana pemenuhan hak politik penyadang disabilitas di Kota Tasikmalaya pada pemilu 2024. Penyandang disabilitas seringkali mendapatkan diskriminasi dari penyelenggara maupun masyrakat umum, sedangkan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama bahkan di prioritaskan sesuai dengan UU yang berlaku untuk menentukan pilihannya. Saat ini hak penyandang disabilitas dirasa belum sepenuhnya terpenuhi, salah satunya adalah hak politik; hak memilih, hak dipilih dalam sebuah proses pembuatan kebiajakan yang diimplementasikan dalam pemilihan umum.Teori yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah teori Hak Asasi Manusia dan teori Hak Politik, dalam hal ini hak politik merupakan hak politik berupa hak memilih dalam pemilihan umum dan turut serta dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang merupakan hak mutlak warga negara termasuk penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan Teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh informasi dan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data digunakan secara interaktif dengan jenis analisis data Miles&Hubberman yaitu: reduksi data, penyajian data, dan juga verifikasi.Hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada beberapa upaya dari KPU Kota Tasikmalaya dan juga BAWASLU sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu dalam rangka memenuhi hak politik penyandang disabilitas tunanetra melalui sosialisasi yang didalamnya terdapat cara memilih/mencoblos, kemudian sosialisasi surat suara, pemberitahuan pendampingan pada saat memilih di bilik suara. Namun tetap saja dalam implementasinya hal ini masih belum optimal dibuktikan dengan adanya beberapa TPS yang masih belum ramah disabilitas dan juga surat suara yang tidak menggunakan template brailee, terutama pada bagian surat suara calon-calon legislatif. Sementara disisi lain, pemilih penyandang tunanetra berharap hak memilih mereka terpenuhi semuanya walaupun mereka merasa tidak keberatan dengan hal tersebut karna diringankan dengan adanya pendampingan dari keluarga atau orang yang bisa dipercaya.

Kata kunci : Pemilu, Disabilitas Tunanetra, Hak Asasi Manusia