IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA CINTAWANGI NO 2 TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait Peraturan Desa yang dibuat oleh pemerintah Desa yakni peraturan tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Penetapan kawasan tanpa asap rokok yang ditetapkan oleh pemerintah agar masyarakat bisa hidup lebih sehat ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak atas kesehatan yang sangat berkaitan dengan pola Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Ditetapkannya perilaku hidup sehat melalui kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di tempat umum yang tanpa sadar sering membahayakan kesehatan tubuh masyarakat lain karena akibat tercemar oleh asap yang ditimbulkan dari pembakaran rokok. Meskipun kebijakan ini telah ditetapkan di suatu daerah namun terkadang sebagian besar masyarakatnya masih banyak yang menghiraukan dan tetap saja merokok di sembarang tempat tanpa memperhatikan kebijakan yang telah dibuat. Perlu diketahui Indonesia menempati posisi ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah India dan China. Dari latar belakang masalah penulis tertarik untuk meneliti Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Cintawangi No 2 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi pengamatan, dan dokumentasi. Uji keabsahan pada penelitian ini menggunakan uji credibility yang dilakukan dengan cara triangulasi sumber, dan waktu. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Desa Cintawangi no 2 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok yang diterapkan di wilayah seperti dalam Perdes tersebut diantaranya sekolah, tempat kerja, angkutan umum, tempat ibadah, dan tempat umum lain yang menjadi wilayah KTR sudah dijalankan. Ditunjukkan dengan adanya payung hukum Perdes tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan maksimal yang di ukur dengan teori dari Merilee S Grindle yang memiliki 9 indikator yang termuat dalam 2 variabel yakni konten kebijakan dan konteks kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan meski sudah ada pelaksana program, tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan SDM pengawas. Sehingga dalam penyampaian informasi masih belum menyeluruh yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan tersebut seperti yang diharapkan pada indikator kepatuhan pelaksana kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Asap Rokok