IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN OLAH SAMPAH ORGANIK DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR CIKURUBUK KOTA TASIKMALAYA

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai Implementasi Program Gerakan Olah Sampah Organik dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya yang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagai upaya penyelesaian di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dari pemerintah serta implementasi dari kebijakan tersebut. Adanya masalah isu lingkungan ini menjadi perhatian utama oleh lembaga pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya untuk mengurangi permasalahan pengelolaan sampah dengan menjalankan program mengenai Gerakan GOSO. Implementasi program ini merupakan salah satu proses dalam kebijakan publik, maka untuk menganalisis masalah ini menggunakan teori kebijakan publik William Dunn, dan teori implementasi Grindlee dengan analisis kerangka politik lingkungan. Metode yang digunakam dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Untuk penentuan responden digunakan metode Purposive Sampling, dimana teknik untuk mengumpulkan data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Untuk metode validasi data, pada penelitian ini digunakan metode triangulasi sumber untuk mengetahui kredibilitas data dengan memeriksa kembali data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi program gerakan olah sampah organik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya ini masih belum optimal yang diukur dengan teori dari Merilee S Grindle. Pada teori Merilee S Grindle ini memiliki 9 indikator yang terbagi pada dua yaitu, isi dan juga konteks kebijakan. Kurangnya fasilitas dalam pelayanan pada program ini juga menjadi suatu penyebab program ini belum tercapai secara baik. Adanya aktor politik yaitu, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, hanya sebagai badan pengawas saja. Pemerintah sendiri, belum menemukan bagaimana solusi yang terbaik dalam memenuhi harapan masyarakat. Sehingga, pada proses untuk mengurangi jumlah lahan kritis serta meningkatkan kembali produktivitas masyarakat saat ini belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah