ANALISIS PERAN LEGISLASI FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Penelitian tentang ilmu politik tentunya sangat beragam, kompleks, dan
multidimensional. Begitupun dengan penelitian ini yang membahas mengenai
analisis fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) mengenai
Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) yang dikhususkan pada analisis
proses legislasi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Tulisan ini menghadirkan
sebuah urgensi bahwasannya sebuah regulasi apapun, terkhusus sebuah UU tidak
hadir secara sederhana. Didalamnya terdapat dinamika yang menarik untuk diteliti
lebih lanjut. Secara politis, dalam pembentukan sebuah UU pasti memunculkan
pro-kontra, dengan pertarungan gagasan antar individu, konfigurasi fraksi, serta
komisi didalamnya. Penelitian ini menitikberatkan pada peran fraksi, yaitu Fraksi
PAN DPR-RI terkait UU IKN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan yang dibawa adalah studi kasus dengan konsep
analisis.
Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan
purposive sampling. Berdasarkan kriteria purposive sampling, diperoleh 6 orang
sebagai informan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidangnya
masing-masing untuk menganalisis fungsi legislasi F-PAN DPR RI terhadap UU
IKN tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang
diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Sementara itu, metode
analisis data yang digunakan adalah metode spiral Creswell. Uji keabsahan data
dilakukan
menggunakan credibility, transferibility, dependibility, dan
confirmability. Aspek credibility berfokus pada unsur ketekunan, yang tentunya
tidak melupakan urgensi transferibility yang akan diurai secara komprehensif. Pada
dependibility terjadi cross-check secara berkala dan teratur, serta penyajian fakta
melalui confirmability.
Hasil dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana fungsi legislasi F
PAN berjalan dalam UU IKN. Hasil penelitian ini menghasilkan tiga poin,
diantaranya dalam proses legislasi F-PAN terhadap UU IKN, F-PAN memiliki
pijakan akademis dalam mengeluarkan sikapnya, hal tersebut tercermin dalam
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan pandangan fraksi yang dikeluarkan.
Kedua, F-PAN juga serius dalam mengawal isu-isu populis UU IKN terkhusus
berkaitan dengan anggaran dan juga hak-hak dasar masyarakat seperti agraria.
Ketiga, terdapat anomali yang penulis temukan dalam berjalannya fungsi legislasi
tersebut, seperti meaningful participation tidak berjalan dengan baik, representasi
masyarakat melalui anggota legislatif secara sistemik belum berjalan, dan juga
korupsi legislasi yang muncul.
Kata Kunci: Fungsi Legislasi, Partai Amanat Nasional (PAN), Legislasi