PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022)

Dilaksanakannya otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan tujuan agar tercapainya kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022. (2) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi di Jawa Barat Tahun 2017-2022. Penelitian ini dilakukan pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari laporan realisasi APBD pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil analisis menunjukan bahwa: (1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022 memiliki nilai yang fluktuatif. (2) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain lain PAD yang Sah secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. (3) Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian Keuangan Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, dan Kemandirian Keuangan Daerah.