IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA TASIKMALAYA

Berangkat dari disahkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada tahun 2022 silam dan seiring peningkatan angka kasus korban kekerasan seksual di Kota Tasikmalaya, menjadi penelitian yang menarik guna kontribusi dalam studi literatur tentang implementasi kebijakan kesetaraan gender. Dalam melaksanakan tugas memenuhi hak perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual, Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kepanjangan tangan, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Tasikmalaya, dengan fokus pada Pasal 76 ayat (3) UU TPKS. Penelitian ini menggunakan metode peneltian kualitatif dan pendekatan studi kasus deskriptif. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik model Van Metter dan Van Horn dan teori resistensi yang dikembangkan oleh Mergaert dan Lombardo, sebagai alat analisis guna mengupas data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang TPKS di Kota Tasikmalaya terimplementasi secara substansi hukumnya. Dari 11 tugas yang dimandatkan Pasal 76 ayat (3) UU TPKS, terdapat 4 tugas belum terimplementasi. Catatan terbesar dari implementasi UU TPKS di Kota Tasikmalaya adalah terbatasnya pengetahuan badan pelaksana terkait UU TPKS itu sendiri. Beberapa faktor penghambat lainnya meliputi belum adanya peraturan turunan, sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas di Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya. Kemudian, faktor politik sedikit banyaknya menjadi hambatan dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Tasikmalaya. Terjadinya resistensi institusional eksplisit dan resistensi individu implisit dalam tubuh lembaga pemerintah kota dan juga DPRD Kota Tasikmalaya sebagai elit politik mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam pencegahan kasus kekerasan seksual dan perlindungan korban.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022