BIROKRASI POLITIK PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BEKASI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat birokrasi politik Pemerintah Kota
Bekasi dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Bekasi yang diperkuat
dengan analisis collaborative governance sebagai jendela analisis birokrasi politik
yang terjadi di Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah. Dalam
melakukan pengelolaan sampah tentunya terdapat peran-peran unsur yang terlibat
yaitu DPRD Kota Bekasi, DLH Kota Bekasi, dan TMEP TPST Bantargebang dan
TPA Sumur Batu sebagai lembaga-lembaga politik atau suprastruktur politik yang
memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Permasalahan pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi yang masih
menggunakan sistem open dumping ini menimbulkan banyak permasalahan yang
dirasakan oleh masyarakat sekitar sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang
dilakukan oleh pemerintah. Hasilnya, bahwa birokrasi politik Pemerintah Kota
Bekasi belum berjalan dalam melakukan pengelolaan sampah yang diperkuat
dengan analisis collaborative governance. Pertama, tidak diikutsertakan peran
DPRD Kota Bekasi dalam melakukan pengelolaan sampah terutama pada proses
proyek PLTSa di TPA Sumur Batu. Kedua, adanya perbedaan kepentingan politik
antara DPRD Kota Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi yang ditandai dengan
proses Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2018 silam. Ketiga,
dibatalkannya proyek PLTSa membuat DPRD, DLH, dan TMEP TPST
Bantargebang dan TPA Sumur Batu melakukan kolaborasi pada penanggulangan
dampak pengelolaan sampah sebagai bentuk pengimplementasian Program
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan melakukan kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan TPST Bantargebang Kota Bekasi.
Kata Kunci: Kebijakan Pengelolaan Sampah, Birokrasi Politik, dan
Collaborative Governance