PERAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DALAM IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2015 TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KDRT

Pada penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah Kota Tasikmalaya dalam implementasi Perda nomor 8 tahun 2015 terhadap perlindungan perempuan dari KDRT. Penelitian ini akan melihat peran pemerintah dalam mengimplementasikan Perda, kegiatan atau aksi nyata yang sudah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut dan apa saja yang menjadi penghambat maupun tantangan bagi pemerintahan kota tasikmalaya ketika mengimplementasikan perda ini terhadap perlindungan perempuan dari KDRT. Metode dari penelitian ini adalah metode kualitatif yang dimana data-data akan dikumpulkan melalui wawancara beberapa lembaga kedinasan yang ada di Kota Tasikmalaya seperti, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKbP3A), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Puspa dan Taman Jingga. Teori yang digunakan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Thomas R. Dye yang menjelaskan bahwasannya implementasi sangat penting dilakukan karena merupakan tahap krusial dimana keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diubah menjadi tindakan nyata oleh lembaga atau institusi yang bertugas menjalankannya. Untuk mengumpulkan data di penelitian ini dilakukan observasi secara mendalam, wawancara kepada mengumpulkan dokumentasi selama penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Perda nomor 8 tahun 2015 terlihat dari pembentukan UPTD PPA, namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki karena sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan belum dilakukan secara maksimal, sehingga terdapat peningkatan kasus kekerasan setiap tahunnya. Tugas utama dari DP2KBP3A sendiri adalah melakukan pencegahan jangka panjang terhadap KDRT, namun sosialisasi yang dilakukan oleh DP2KBP3A belum dilakukan secara maksimal. Sedangkan perlindungan korban KDRT dilakukan oleh UPTD PPA dibantu DP2KBP3A, Puspa dan Taman Jingga.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, KDRT, Peraturan daerah.