IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (Gelandangan dan Pengemis di Kota Tasikmalaya)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih menjadi isu yang kompleks di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kota Tasikmalaya merupakan persoalan sosial yang telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Meskipun data menunjukkan adanya penurunan signifikan jumlah Gepeng di Tahun 2024, capaian tersebut lebih mencerminkan keberhasilan secara kuantitas daripada jaminan adanya penanganan yang menyentuh akar permasalahan secara berkelanjutan. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana implementasi Perda mampu memberikan solusi yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar menurunkan angka secara statistik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Analisis Kebijakan Publik oleh William Dunn dengan bentuk analisis Retrospektif yang analisisnya berorientasi pada analisis aplikasi berupaya memperhitungkan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan suatu program, yang di dapatkan melalui Pendekatan Empiris untuk melihat bagaimana fakta dan Pendekatan Valuatif sebagai penilaian terhadap efektivitas dan kesesuaian implementasi Peraturan Daerah dengan tujuan yang ditetapkan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan dan snowball sampling yaitu pengampilan data yang jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara yang mendalam. Validitas data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mengecek suatu informasi yang telah diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 telah dilaksanakan melalui program seperti Penjangkauan, Permakanan, Bimbingan Sosial, Reunifikasi Keluarga dan Rujukan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Kemudian penertiban yang telah dilakukan oleh Dinas oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya terlaksana secara optimal karena kendala keterbatasan anggaran, belum tersedianya fasilitas rumah singgah dan masih terdapat pendatang Gepeng dari luar daerah Kota Tasikmalaya. Sehingga gelandangan dan pengemis kembali turun ke jalanan. Selain itu, adanya indikasi relasi patronase dalam praktik implementasi kebijakan di lapangan. Hubungan informal antara pengatur wilayah dan aparat pelaksana dalam proses penertiban yang berakibat pada pembiaran gelandangan dan pengemis. Permasalahan yang masih berkelanjutan ini seharusnya menjadi dorongan Pemerintah Kota Tasikmalaya agar lebih memprioritaskan kelompok masyarakat rentan terutama dalam hal ini gelandangan dan pengemis sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Gelandangan dan Pengemis.