PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam implementasi kebijakan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya pada kasus kekerasan seksual anak baik sebagai pelaku maupun korban. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Sosial telah melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial berupa pendampingan, layanan psikososial, serta kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Namun, implementasi tersebut belum optimal karena masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan anggaran, jumlah pekerja sosial yang belum memadai, fasilitas pelatihan keterampilan yang minim, serta ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur hasil rehabilitasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka regulasi sudah tersedia melalui UU SPPA, Permensos, serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, efektivitas implementasi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan dukungan anggaran. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Daerah memperkuat alokasi anggaran khusus untuk program rehabilitasi ABH, meningkatkan kompetensi pekerja sosial melalui pelatihan berkelanjutan, serta membangun sistem pelaporan dan pemantauan pasca rehabilitasi berbasis teknologi agar program lebih berkelanjutan dan berorientasi pada pemulihan anak.

Kata Kunci: rehabilitasi sosial, ABH, implementasi, pemerintah daerah