POLITICAL WILL DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Bupati Banyumas Periode 2025-2030)

Penelitian ini menganalisis political will Bupati Banyumas periode 2025 2030 dalam implementasi prinsip-prinsip good governance serta tantangan yang dihadapi di tingkat pemerintahan daerah. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya paradoks antara prestasi Kabupaten Banyumas sebagai penerima penghargaan pelayanan publik nasional dengan masih ditemukannya keluhan masyarakat mengenai birokrasi yang lamban dan kurang responsif di tingkat kecamatan. Dalam konteks ini, political will Bupati dipandang sebagai faktor strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efektif, dan berbasis supremasi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan empat kelompok informan, yaitu Bappeda Litbang Banyumas, DPRD Komisi I, akademisi Universitas Jenderal Soedirman, dan masyarakat Banyumas. Analisis penelitian didasarkan pada lima prinsip utama good governance menurut Sedarmayanti (2012), yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. Data yang diperoleh kemudian direduksi, disajikan secara naratif, dan ditarik kesimpulan melalui teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa political will Bupati tercermin dalam visi, misi, dan 13 program unggulan RPJMD. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dinilai telah mengalami kemajuan melalui keterbukaan informasi publik dan digitalisasi layanan. Namun, LSM menekankan bahwa kendala serius masih terjadi pada aspek efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta masih terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa political will Bupati Banyumas menjadi modal penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan dukungan birokrasi daerah. Saran penelitian menekankan perlunya peningkatan koordinasi antar-OPD, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, serta perluasan partisipasi masyarakat melalui forum pengawasan independen. Rekomendasi dari LSM juga menegaskan pentingnya keberanian politik untuk menindak praktik birokrasi yang tidak transparan. Dengan demikian, political will yang kuat harus diikuti strategi implementasi yang sistematis agar prinsip-prinsip good governance dapat terwujud secara berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.

Kata kunci : Bupati, Good governance, Political will