ANALISIS POTENSI KONFLIK EKOLOGI PADA TRANSFORMASI TATA KELOLA HUTAN JAWA (Studi Kasus Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya)

Persoalan mengenai banyaknya lahan kritis saat ini menjadi isu lingkungan yang perlu ditangani. Lahan kritis, mempengaruhi kondisi lingkungan dan sosial masyarakat. Transformasi kebijakan tata kelola hutan Jawa menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyelamatkan Hutan Jawa. Transformasi kebijakan ini tentunya akan berpengaruh kepada berbagai proses kegiatan pemanfaatan hutan baik yang sudah berjalan ataupun belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para aktor berinteraksi dalam proses transformasi kebijakan serta melihat realita di lapangan untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan serta tantangan. Pada penelitian ini menggunakan berbagai landasan teoritis yang berguna untuk mengetahui bagaimana alur dan proses sebuah Sumber Daya Alam dapat menimbulkan potensi suatu konflik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik penetapan informan yakni informan pangkal dan informan kunci. Teknik pengumpulan data terbagi ke dalam beberapa sumber yakni sumber primer dan juga sumber sekunder. Selain itu, pengambilan data juga melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi dan kemudian disajikan agar dapat lebih memahami arah serta alur yang terjadi pada proses penelitiannya serta ditariknya kesimpulan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi konflik terjadi pada proses implementai kebijakan Perhutanan Sosial di Desa Puspamukti. Tidak selarasnya pemahaman antar masyarkat yang telah lama mengelola lahan hutan dengan masyarakat yang mendapatkan akses legal pengelolaan hutan melalui KHDPK memunculkan gesekan sosial. Perlu adanya persiapan dan sosialisasi yang matang dalam proses pelaksanaan kebijakan ini, selain itu dalam penentuan lahan hutan yang akan digarap tidak cukup dilihat melalui aspek administrasi saja, aspek historispun perlu menjadi pertimbangan. Dengan adanya temuan tersebut maka perlu adanya kejesalan yang diberikan pada masyarakat akan kebijakan ini, agar tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dan kebijakan dapat dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta menghasilkan konsensus dan kemaslahatan baik dalam prosesnya maupun hasil yang diberikan.

Kata Kunci: Hutan Jawa, Pengelolaan Lahan, Perhutanan Sosial, Transformasi Kebijakan, Potensi Konflik.