IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PERDA NO. 12 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN SINGAPARNA, KABUPATEN TASIKMALAYA

Penelitian ini membahas mengenai implementasi prinsip-prinsip good governance dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengenai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini dibuat sebagai langkah strategis untuk menata dan memberdayakan PKL dengan kerangka hukum yang jelas sekaligus memastikan kesejahteraan mereka tanpa mengabaikan ketertiban umum. Meskipun Perda ini sudah diterapkan, masih banyak PKL yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya terutama di kawasan Alun-Alun Singaparna seperti terdapat pembiaran dan tidak ada tindakan lebih lanjut oleh para pelaksana perda ini yaitu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling yang kemudian teknik pengambilan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta, pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Hubberman. Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sudah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam good governance. Namun jika dikaitkan dengan teori good governance menurut UNDP dengan indikator yaitu: partisipasi, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, dan responsif dalam pelaksanaan Perda ini masih belum secara utuh diimplementasikan. Hal ini karena Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan seperti belum bersinerginya antara pemerintah, Paguyuban Pedagang Kaki Lima dan masyarakat yang berdampak rendahnya partisipasi masyarakat/PKL dalam pelaksanaan Perda, pemahaman masyarakat serta PKL yang belum memahami ketentuan dalam Perda serta inkonsistensi yang terjadi dalam penegakan perda ini menyebabkan pada lemahnya transparansi dan kepastian hukum sebagai landasan penting untuk menciptakan ketertiban, dan masih terbatasnya dukungan sarana-prasarana seperti lokasi bagi PKL akibat dari sinergi dan koordinasi antara pihak terkait belum berjalan dengan optimal menyebabkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Perda tersebut menjadi terhambat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Good Governance, Pedagang Kaki Lima