KESETARAAN GENDER DALAM PARTAI POLITIK (Studi Kasus Pengkaderan Perempuan oleh PDI-P di Kota Tasikmalaya)

Penelitian ini berjudul Kesetaraan Gender Dalam Partai Politik (Pengkaderan Perempuan Oleh PDI-P di Kota Tasikmalaya). Keterwakilan Perempuan dalam politik di Indonesia masih kurang dari target ideal. Peran partai politik sangat vital dalam ketimpangan berdasarkan gender ini, kualitas para calon perempuan agar bisa “meyakinkan” masyarakat untuk memimpin bisa ditingkatkan dengan pelatihan/pengkaderan yang tepat oleh partai politik-partai politik yang mengusungnya masing-masing. Dalam politik khususnya di Indonesia, sebenarnya sudah disolusikan dengan adanya peraturan undang-undang no. 7 tahun 2017 atau sering disebut zipper system terkait kuota pemberlakuan 30% di partai politik dalam segala tingkatan pemilihan. Kontestansi politik yang dilakukan oleh partai politik akhirnya mau tidak mau harus disesuaikan dengan aturan tersebut Penelitian ini memiliki visi terkait bagaiaman hal-hal yang menjadi stigma umum masyarakat terhadap hal-hal yang berbau politk dibentuk, serta menjelaskan peristiwa politik yang selalu menjadi pertanyaan dengan teori, metode, dan analisis yang menurut penulis cocok dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, ada beberapa teori/pernyataan mendukung yang penulis kutip dari beberapa buku, salah satunya dari buku Analisi Gender dan Tranformasi Sosial karya Mansour Fakih yang mengatakan bahwa fenomena ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk kebiasaan masyarakat sehingga menciptakan suatu konstruksi sosial tertentu yang tidak adil bagi perempuan namun dinormalisasi. Dilihat secara garis besar, menurut penulis metode penelitian kualitatif merupakan metode paling tepat dan cocok untuk bisa mengemas seluruh penelitian ini, dengan data yang dikumpulkan iaah melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang tidak ada pendidikan khusus atau program khusus yang memfasilitasi perempuan dalam ruangan berkampanye publik, serta selain itu tidak ada gerakan khusus baik dari partai ataupun strategi khusus kontestan (calon legislatif) nya langsung untuk membawa isu kesetaraan gender di dalam kampanye Kota Tasikmalaya, karena dirasa tidak diperlukan dan bukan kepentingan yang urgensi, namun kesetaraan gender tetap mereka dukung penuh agar pemerintahan dapat lebih seimbang. Maka dari itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi/acuan untuk perpolitikan di Kota Tasikmalaya agar dapat merumuskan strategi pengkaderan yang lebih responsif gender

Kata Kunci : Kesetaraan gender, pemilu, partai politik, zipper system, kontestansi politik, partisipasi politik