PENGAWASAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2019-2024 DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masih tinggi dan membutuhkan pengawasan yang kuat dari lembaga legislatif. Anggota DPRD perempuan periode 2019-2024 diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi perempuan melalui fungsi pengawasan, terutama terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis mengacu pada teori feminisme liberal yang menekankan kesetaraan dan rasionalitas perempuan dalam politik, teori representasi tentang pentingnya keterwakilan substantif, serta teori pengawasan yang menjelaskan fungsi kontrol DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Informan penelitian meliputi anggota DPRD perempuan, Dinas P3AKB, Unit PPA Polres, dan Fatayat NU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan anggota DPRD perempuan dalam pengawasan program perlindungan perempuan dari KDRT masih jauh dari optimal. Berdasarkan kerangka teori Dadang & Akmal (2016), kelemahan tampak pada tiga aspek utama: ketiadaan basis data, minimnya peran sejak tahap perumusan karena Perda merupakan inisiatif eksekutif, serta absennya telaahan kritis terhadap substansi. Pengawasan preventif dan represif berjalan formalistik, lebih banyak bersifat pasif dibanding aktif, tanpa forum evaluasi yang memadai. Kondisi ini menjadikan fungsi pengawasan DPRD perempuan sebatas administratif, belum substantif, sehingga belum mampu memastikan perlindungan perempuan korban KDRT secara efektif. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan posisi strategis di DPRD, rendahnya kapasitas politik, budaya diam di masyarakat, serta kendala teknis seperti minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi lintas lembaga. Meski demikian, strategi yang dirumuskan antara lain edukasi masyarakat, penguatan anggaran, dan sinergi antarlembaga, yang dinilai potensial untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD perempuan dalam isu perlindungan perempuan.

Kata Kunci: DPRD Perempuan, Pengawasan, Perlindungan Perempuan