ANALISIS KEPENTINGAN POLITIK INDONESIA DALAM KEPUTUSAN BERGABUNG DENGAN BRICS

Pada Tanggal 6 Januari 2025, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota dari organisasi Brasil, Rusia, India, China (Tiongkok), Afrika Selatan, atau yang lebih dikenal dengan BRICS. Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS tentu mengejutkan dikarenakan posisi dari BRICS diasosiasikan sebagai organisasi yang menginginkan perubahan terhadap tatanan global, perubahan dikotomi yang mengarah kepada negara south dan north dengan BRICS sebagai representasi negara-negara south menjadikan banyak pihak meyakini BRICS sedang menyusun poros kekuatan dunia yang baru. Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS menurut pengamat nasional telah melanggar konstitusi negara yang berlandaskan politik bebas aktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kepentingan nasional Indonesia serta bagaimana keputusan tersebut ditetapkan ketika Indonesia bergabung dengan BRICS dengan ancaman melanggar konstitusi politik bebas aktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu level analisis Patrick Morgan serta teori sensitivitas risiko yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data akan digunakan sumber data dari studi pustaka, dokumentasi, wawancara dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah kepentingan nasional Indonesia yang akan diperjuangkan dalam BRICS itu terbagi dalam tiga kategori, yakni self preservation, Independence, dan territorial integrity. Sedangkan keputusan untuk bergabung bertitik tumpu kepada faktor idiosyncratic dalam konsep politik luar negeri dengan Presiden Prabowo sebagai pelaku utamanya dan keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS itu tidak melanggar prinsip politik bebas aktif dikarenakan makna bebas aktif menekankan kemandirian, kemerdekaan dan independensi Indonesia dalam bertindak dengan asas utama untuk aktif terlibat dalam perdamaian dunia, keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS dan agenda BRICS yang tidak menginginkan perang, sesuai dengan makna bebas aktif seperti yang diinginkan Mohammad Hatta

Kata Kunci: Kepentingan Nasional, Politik Luar Negeri Bebas Aktif, BRICS