IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NETRALITAS ASN KOTA TASIKMALAYA PADA PILKADA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pengaturan netralitas ASN serta implementasinya dalam konteks lokal Kota Tasikmalaya. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam menjamin kualitas demokrasi dan integritas birokrasi, khususnya dalam kontestasi politik lokal seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep pengaturan netralitas ASN serta implementasinya pada Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi netralitas ASN telah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta SKB lima lembaga terkait netralitas ASN, namun pelaksanaannya di Kota Tasikmalaya masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan utama terletak pada rendahnya pemahaman ASN terhadap aturan netralitas, lemahnya sistem pengawasan dan penindakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa belum adanya regulasi teknis di tingkat daerah serta minimnya sinergi antar lembaga pengawas menghambat upaya penguatan netralitas ASN. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas ASN, pembentukan peraturan teknis daerah, dan penguatan sistem pengawasan berbasis kolaboratif. Dengan demikian, pengaturan netralitas ASN diharapkan tidak hanya menjadi formalitas hukum semata, melainkan menjadi praktik yang melekat dalam budaya birokrasi yang profesional dan demokratis.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Pilkada 2024, Kota Tasikmalaya, Pengawasan.