NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KONTESTASI POLITIK LOKAL (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024)

Netralitas aparatur sipil negara menjadi fenomena lama yang senantiasa aktual, terutama menjelang, saat, dan pasca pemilihan umum, baik pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil, maupun Kepala Daerah. sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh pejabat politik membuat kedudukan ASN berpotensi terlibat dalam politik praktis. Struktur kekuasaaan dalam organisasi birokrasi dikendalikan oleh aktor politik karena organisasi tersebut dipimpin oleh pejabat yang berasal dari partai politik yang mendapatkan kekuasaannya lewat mekanisme politik. Fenomena ini kemudian menjadi perhatian penulis untuk mengkajinya dalam tulisan ilmiah mengenai birokrasi dan politik; netralitas Aparatur Sipil Negara dalam kontestasi Pemilikan kepala Daerah Walikota Tasikmalaya 2024. Teori mengenai netralitas, birokrasi, politisasi birokrasi, aturan mengenai ASN dan merit sistem digunakan dalam penelitian ini, dengan fokus pembahasan mengenai sistem rotasi pejabat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pemilihan informan menggunakan teknik purpossive sampling dan snowball sampling. Observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data, kemudian dianalisis dengan uji validitas triangulasi dari teori Huberman dan Miles. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada Tasik telah mengalami peningkatan, tercermin dari rendahnya prosentase laporan pelanggaran yang diterima Bawaslu, meskipun sebagian laporan tidak dapat diproses karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil. Tokoh masyarakat mengindikasikan bahwa ASN kini lebih mampu menjaga integritas tanpa terang-terangan memberikan dukungan kepada calon tertentu, meskipun kepala dinas menunjukkan sikap denial terkait keterlibatan politik di jajarannya. Implementasi netralitas dilakukan melalui berbagai langkah, seperti menjalankan Surat Menan RB, apel siaga antar lembaga, penandatanganan fakta integritas, sosialisasi, serta pembentukan tim disiplin dan intel untuk mencegah pelanggaran. Namun, hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran, keengganan masyarakat untuk memenuhi unsur formil dan materil, serta tidak maksimalnya sosialisasi tentang alat bukti dan promosi jabatan oleh petahanan.

Kata Kunci: Relasi Birokrasi, Politik, Rekrutmen