IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT CHILD TRAFFICKING DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Implementasi Kebijakan
Pemerintah Dalam Perlindungan Anak Terkait Child Trafficking di Kabupaten
Tasikmalaya yang didalamnya menjelaskan bagaimana dijalankannya dan
bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai
korban tindak pidana perdagangan orang atas dasar Implementasi Kebijakan
Pemerintah yang sudah disahkan. Perdagangan anak yang terjadi di Indonesia
telah mengancam eksistensi dan martabat manusia yang membahayakan masa
depan anak. Sisi global, perdagangan anak merupakan suatu kejahatan
terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai
kejahatan internasional. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara
sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks
komersial dan buruh anak di dunia. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan
yang hendak didapat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan
penanggulangan Child Trafficking di Kabupaten Tasikmalaya oleh Instansi
Pemerintah dan Komunitas di Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai bahan referensi
peraturan dan instansi Kabupaten Tasikmalaya agar menjalankan Implementasi
Kebijakan lebih baik ke depannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
tentang Implementasi Kebijakan Publik menurut Grindle (1980) dan Metode yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian
menejelaskan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
No. 5 Tahun 2019 Pasal 1 No. 23 tentang Perlindungan Khusus Anak telah
dijalankan secara kolaboratif oleh berbagai lembaga pemerintah, penegak hukum,
tenaga profesional, dan komunitas masyarakat, namun masih menghadapi
tantangan koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran publik
dalam mencegah serta menangani kasus child trafficking secara optimal dan
berkelanjutan.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Child Trafficking, Instansi Pemerintahan dan
Komunitas Anak, Implementasi Kebijakan Publik