KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA BATU HIU

Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki potensi yang sangat
menjanjikan apabila terdapat ketepatan pada pengelolaannya. Dokumen Peraturan daerah tentang
RIPPARDA dan juga Perbup dengan realitas lapangan tidak menunjukkan kesesuaian baik pada
proses implementasi dan juga dampak yang diberikan tidak terlihat secaa nyata. Pada penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana pemerintah kabupaten Pangandaran
dalam pengelolaan pada sektor pariwisata yang mana dalam penelitian ini objek penelitian adalah
salah satu objek wisata yang berada di kabupaten Pangandaran yakni Batu Hiu dari mulai awal
perumusan hingga pada tahap pelaksanaannya. Manfaat secara akademis akan diperoleh oleh civitas
akademik dan manfaat praktis sebagai rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dalam pengelolaan
objek wisata. Pendekatan secara kualitatif dengan beberapa tahapan validasi data dan melalui
observasi langsung, wawancara dan analisis dokumentasi. Dalam analisisnya penelitian ini
menggunakan unit analisis dari William N.Dunn yang mana seperti Relevansi, Efektivitas, efisiensi,
akuntabel, proses implementasi, keadilan, dan dampak hingga pada akhirnya memunculkan sebuah
saran dan rekomendasi .Penelitian ini menunjukkan bahwa RIPPARDA Kabupaten Pangandaran,
meski berpotensi untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di Batu Hiu, belum efektif
diimplementasikan. Terdapat kesenjangan signifikan antara rencana dan praktik, khususnya pada
keterlibatan masyarakat dan transparansi. Kebijakan retribusi juga belum optimal. Tingkat
implementasi RIPPARDA masih sangat rendah karena keterbatasan anggaran, koordinasi lemah, dan
kurangnya pemanfaatan pedoman. Peningkatan kunjungan wisatawan lebih disebabkan oleh faktor
lain. Pengelolaan destinasi belum inklusif dan sosialisasi minim. RIPPARDA membutuhkan
komitmen kuat, anggaran, koordinasi, serta perbaikan implementasi dan pengawasan agar
tujuannya tercapai.
Kata Kunci : Kebijakan, Politik, Pariwisata